Tunggu Rektor, UIN Antasari Dituntut Mahasiswa Agar Segera Deklarasi

Rektor UIN Antasari, Mujiburrahman. (Foto: Muhammad Samman/LPM Sukma)

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari angkat bicara soal sikap kampus dalam menyoroti polemik demokrasi Indonesia saat ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Antasari, Irfan Noor.

"Suara-suara kritis dari kampus di Indonesia, tentu saja mencermin ada sesuatu yang perlu jadi perhatian dari pemerintah. Tujuan mereka adalah ingin menjaga demokrasi yang ada di Indonesia," ucapnya kepada LPM Sukma, Minggu (04/02) sore.

Diinisiasi oleh Universitas Gajah Mada (UGM) dari Petisi Buluksumur yang kemudian diikuti Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Indonesia (UI). Tak terkecuali kampus di Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Universitas Lambung Mangkurat (ULM) lewat Deklarasi Kayu Tangi.

Saat ditanya LPM Sukma terkait sikap kampus UIN, Irfan menjelaskan bahwa Rektor UIN Antasari, Mujiburrahman telah memberikan pandangannya melalui beberapa tulisannya di salah satu media koran lokal. 

Kini, Irfan mengaku keberadaan Sang Rektor tengah berada di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag RI, Jakarta. "Sampai tanggal 7 Februari," ujarnya.

Dalam tulisan esainya, Mujib menyebut demokrasi adalah cara untuk mencapai tujuan mulia. Sehingga, menurutnya cara dan tujuan tidak boleh dipisahkan. 

"Baik-buruknya demokrasi akan ditentukan oleh seberapa setia kita, yaitu pada cara-cara yang demokratis untuk mencapai tujuan demokrasi," tegas Mujib di kanal koran.

Jadi, Mujib menilai dengan cara dan tujuan itu berpijak pada nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, keadilan dan musyawarah. Lalu, dia memandang demokrasi politik seperti pemilu yang bebas, jujur dan adil. 

"Siapakah pemimpin yang adil itu? Dalam percaturan kekuasaan, yang jadi pemimpin adalah yang kuat, dan belum tentu adil," sambungnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Antasari, Ahmad Sunir Ridha menegaskan bahwa UIN Antasari harus menyatakan sikap terhadap ketidakadilan di negeri ini. 

"Jangan sampai UIN ikut larut, apa karena UIN ikut juga dalam hal seperti itu? Saya anggap tidak, karena netralitas harus terjaga," kata dia.

Hal ini, Sunir merasa bukan semata menjaga netralitas saja. Tapi, dia menginginkan pihak kampus UIN Antasari dapat membuktikan kredibilitas agar terhindarnya campur tangan politik. 

"Tapi untuk membuktikan kredibilitas kampus kita terhindar dari perpolitikan, maka harus diadakan deklarasi," ucap Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUH) angkatan 2019 itu.

Sunir pun menyatakan apabila kampus tidak berani menyuarakan hal tersebut. DEMA-U Antasari akan memberikan fasilitas kepada kampus biru untuk melakukan segeranya deklarasi.

"Bicara hanya tinggal bicara. Kalo rektorat tidak mampu, kami yang memfasilitasi," tandasnya.

Rep: Harfin Shad

Editor: Muhammad Samman