Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tolak RKUHP, Aliansi BEM se-Kalsel Tuntut 3 Poin




Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi Penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dituding menutup – nutupi dan masih memuat pasal bermasalah yang diprotes sejak tahun 2019 silam. Massa Aksi juga memprotes usaha pengesahan RKUHP yang dianggap kejar tayang. Berlangsung di Jalan Lambung Mangkurat, Rabu (06/07).


Aksi digelar sejak pukul 14.00 hingga 18.00 WITA. Dalam aksi tersebut, Massa melontarkan pernyataan sikap menolak terhadap pasal – pasal kontroversial yang telah dikritisi sejak RKUHP ini dicanangkan.


Salah satu pasal yang menjadi sorotan yaitu, pasal 218 ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori IV. 


Massa Aksi sempat memanas ketika mengetahui ketidaktahuan para wakil rakyat mengenai kajian draft RKUHP. 


Selain Itu, mahasiswa juga melakukan aksi simbolik dengan membuat rekayasa kuburan bernisan yang bertuliskan “RIP Demokrasi”. Disaksikan langsung oleh 3 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang memangku posisi Komisi l dan lll. 


“Kami melakukan aksi simbolik ini harapannya agar menjadi pengingat kepada wakil rakyat bahwa kita sama – sama rakyat, satu nafas, satu perlawanan, mempunyai jalan pikiran yang sama, tolak RKUHP,”ujar Muhammad Ardhi Faddakiri, Selaku Jendral Lapangan. 


Aksi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan tuntutan dari Mahasiswa oleh Ketua Komisi l DPRD Kalsel yang diwakili oleh Anggotanya, yang berisikan :


1. Bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki akan memfasilitasi penyampaian aspirasi ke Pemerintah serta Komisi III DPR RI :

a. Untuk meminta dan mendesak agar pemerintah membuka akses seluas-luasnya terhadap draft RKUHP terbaru,

b. Segera membahas kembali dan memperbaiki pasal-pasal dalam RKUHP yang dinilai bermasalah sesuai asas demokrasi yang ada.

2. Mendesak DPRD Kalsel untuk menyampaikan dan menolak RKUHP kepada DPR RI Dapil Kalsel terkhusus Komisi III DPR RI,dengan melampirkan video bukti dokumentasi

3. Dalam kurun waktu 2 x 24 jam tuntutan ini tidak dikabulkan maka BEM SeKalsel akan kembali hadir dan berlipat ganda. 


Tuntutan mahasiswa ditandatangani oleh Anggota Komisi 1 DPRD Kalsel, Hj. Rahmah dan disetujui secara verbal oleh Syahrudin, Anggota dari komisi III DPRD Provinsi Kalsel.


Yogi Ilmawan, Selaku Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Antasari, membeberkan langkah selanjutnya setelah aksi demonstrasi ini berakhir.


"Yang paling utama DEMA UIN Antasari bakal bikin propaganda-propaganda di media sosial terkait dengan bagaimana dinamika pada saat aksi massa hari ini. Yang paling kita soroti itu ada kegagapan pada wakil kita dan juga ketidaktahuan wakil rakyat yang ada di provinsi kalsel mengenai draft RKUHP," ucapnya.


Ia juga secara tegas pihaknya akan terus memantau pergerakan mengenai tuntutan yang telah ditandangani pihak DPRD.


"Karna hari ini terakomudir terkait tuntutan tadi 2x24 jam kita bakal selalu tagih dan selalu kita kawal," pungkasnya.


Reporter : Kale & Langay

Editor      : Marsupilami

Posting Komentar untuk "Tolak RKUHP, Aliansi BEM se-Kalsel Tuntut 3 Poin"