Aliansi Mahasiswa Kalsel Melakukan Aksi Damai

Aliansi Mahasiswa Kalsel melakukan Aksi Damai Menagih Janji Wakil Rakyat. Terdiri dari PMII, KAMMI, IMM dan E-LSISK. Aksi berbarengan langsung dengan Pelantikan Anggota DPRD Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (9/09) pagi.

Ada beberapa Isu yang mereka angkat, di antaranya yaitu isu gas 3 kg, pelayanan PDAM, isu-isu kepemudaan, mengingatkan kembali janji  politik wakil rakyat, mengenai BPJS, dan evaluasi kinerja wakil rakyat. Sejak pagi Aliansi Mahasiswa ini telah berkumpul di depan bundaran Hotel A Banjarmasin dan selanjutnya ke Kantor DPRD Kota Banjarmasin. 

Masa sempat resah menunggu Anggota Dewan Kota Banjarmasin hingga pukul sebelas tadi. Sempat ada pertemuan dengan perwakilan anggota dewan namun hanya mendapatkan rundown acara. Sekitar pukul 11.30 WITA setelah pengukuhan sumpah, beberapa perwakilan dari anggota DPRD  Kota Banjarmasin bersedia untuk di temui.

Uniknya, wakil rakyat ini diberikan beberapa hadiah berupa obat masuk angin, cotton bud, dan bunga tujuh rupa.  "Maknanya bunga tujuh rupa agar wakil rakyat tetap harum, cotton bud agar tidak tuli atas aspirasi dari masyarakat, dan obat masuk angin agar tidak masuk angin dalam menetapkan  kebijakan perundang-perundangan", demikian penuturan dari M. Alfiansyah ketua PD-KAMMI Banjarmasin yang turut serta dalam aksi. 

Masa Mahasiswa menuntut 5 poin, yakni tentang LPG, mahasiswa menuntut adanya pemerataan distribusi Gas LPG yang berkeadilan dan menegaskan kepada pihak yang berwajib untuk melaksanakan operasi pasar secara intens. Selain itu juga mendorong  secara resmi otoritas resmi untuk memutus hubungan kerja kepada agen resmi jikalau menimbun atau menjual gas LPG diluar dari HET Rp 17.500. Kemudian Menuntut DPRD Kota Banjarmasin dan aparat yang berwajib serta terkait untuk menindak dengan tegas terhadap pengecer gas LPG yang tidak memiliki izin usaha (SIUP). Sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2008 tentang perizinan untuk agen, sub-agen, pangkalan penyaluran minyak tanah dan gas. 

Dalam hal lingkungan, mereka menuntut untuk mendorong pemerintah untuk menertibkan setiap pembuangan sampah sementara serta menjadikannya lebih rapi dan tertata sehingga tidak menggangu pengguna jalan atau pemukiman yang dekat dengan pembuangan sampah, mengatur dan mengaskan pemerintah kota menata ulang kawasan pemukiman dipinggiran sungai agar tidak mencemari sungai dengan limbah rumah tangga serta pihak industri yang membuang sampah ke sungai.

Berkaitan dengan Kepemudaan yakni mendorong dan menuntut pembuatan regulasi Prolegda (Program Legislasi Daerah) demi terwujudnya pembangunan kepemudaan di kota Banjarmasin yang konstruktif dan progresif sebagai payung hukum kota layak pemuda. Kemudian menuntut adanya perbaikan pelayanan administrasi serta mendorong penjaminan sumber daya air agar lancar tanpa kendala teknis manjemen kelola PDAM.

Berikutnya sekitar pukul dua belas siang, anggota Dewan Kota Banjarmasin menandatangangi nota kesepahaman yang dibawa oleh masing-masing lembaga Aliansi Mahasiswa Kalsel, diwakili oleh mantan ketua DPRD Kota Banjarmasin periode 2014-2019, Hj Ananda beserta empat anggota dewan lainnya . 

Belum berakhir disana, masa aksi kembali berlanjut menyampaikan aspirasi kepada  DPRD Provinsi Kalimantan selatan. Namun, disana sudah ada bagian LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pemuda Islam Kalsel sudah lebih awal melakukan aksi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Walhasil, mereka telah menemui empat orang Anggota Dewan Provinsi Kalsel yang menandatangi tuntutan yang dibawa perwakilan masa dari  Anggota LSM. 

Beda sikap dengan ketika Aliansi Mahasiswa Kalsel,  anggota dewan yang baru saja menemui masa dari LSM bungkam dan tidak mau diajak oleh mahasiswa untuk duduk untuk berdiskusi. Hal ini memicu emosi mahasiswa hingga sempat terjadi sedikit gesekan dengan aparat. Tuntutan hari itu akhirnya diterima setelah gesekan mereda beriringan dengan datangnya M. Rosehan N.B, salah satu Anggota DRPD Kalsel yang baru dilantik.


Rep: Jo