FTK AKUI KEKELIRUAN DALAM SK (UU) SKORSING KASUS GUSTI, AMUBA MENUNGGU HASIL 1 MINGGU LAGI

Sukma

Saat kasus Gusti Muhammad Thoriq Nugraha tersebar di media massa Radar Banjarmasin, 29 Januari 2019, dengan berjudul, “Demo Fakultas, Mahasiswa UIN Antasari Diskorsing. Matinya Demokrasi Kampus Hijau". Tim Sukma langsung turun kelapangan untuk menemui Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Saiful Bahri Djamarah. 

Tepat tanggal 30 Januari 2019, Tim Sukma menemui Saiful Bahri di ruang kerjanya. Saat dimintai keterangan terkait kasus Gusti, Saiful enggan mengomentari lebih permasalahan itu. Ia malah menuding Sukma sering membuat berita yang kurang proporsional "Sukma tolong, jangan macam-macam lagi, cukup. Jangan beritakan yang tidak-tidak, sudah sering Sukma kepada kami. Jangan lagi,” kata Saiful dengan nada ketus. Lalu tim Sukma berusaha menjelaskan kepada Saiful bahwa Sukma sama sekali tidak pernah menurunkan berita mengenai Gusti selama ini.

Kemudian, Saiful meminta tolong agar tidak mempublish isu ini dan memahami dalam kondisinya. “Aku bingung siapa yang salah dalam kasus ini, entah aku dan Gusti. Jadi tolong dimengertilah,” ucap bapak berkepala plontos ini dengan nada rendah. Terkait soal SK yang dikeluarkan, ia menuturkan bahwa itu ranah Dekan FTK, Prof Juairiah.

Dalam pertemuan itu, ia meninggalkan ruang kerjanya sambil mengatakan ada rapat. Temui Dekat FTK saja. Kemudian kami sepakat untuk menemui Dekat FTK, tidak jauh dari tempat itu. 5 meter dari sebelah kanan pintu ruang tersebut. Awak reporter langsung menjumpai, tepat didepan pintu ia hendak keluar. “Bu, boleh wawancaranya. Minta konfirmasi soal kasus Gusti atas skorsing yang diteimanya?” tanya Sukma. Juairiah langsung mengelak bahwa itu ranah Rektor, tiap ditanya bukan Fakultas. “Ini ada rapat pimpinan di rektorat,” ucapnya sambil menuju arah tangga ke bawah, awak media Sukma terus mengikuti  Juairiah dengan pertanyaan-pertanyaan.

Adapun Gusti mengatakan kepada awak reporter Sukma bahwa kasus Skorsing 2 Semester yang diterimanya adalah Mal Konstitusi atau kecacatan aturan dasar. Ia menyatakan pandangan bahwa setelah Rektor memberi surat pelanggaran Sedang, namun malah dikasih sanksi Berat oleh pihak FTK. Dia merasa kebijakan Fakultas tidak kolerasi atas pengajuan SKnya. Kemudian, Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) ini menambahkan bahwa adanya Mal Administratif juga, ucap mahasiswa angkatan 2017 melalui Whatsapp. Ia berujar kembali bahwaingin melihat ke depannya dengan tindakan pihak kampus. Dia cukup menyerahkan pada timnya, kawan-kawan Amuba yang telah mendampingi kasus tersebut

Pada tanggal (29/1) sore hari, sebelumnya tim Sukma menemui Koordinator lapangan Aliansi Mahasiswa UIN Antasari Bersatu (AMUBA) Zainul Muslihin. “Persoalan kasus Gusti ini sederhana. Hanya saja pihak Fakultas mempermasalahkan aksi demo, juga tidak memahami mahasiswa secara menyeluruh terhadap yang tengah dilakukan oleh Gusti bersama kawan-kawannya, di tanggal 7 Mei 2018 lalu.  Hal itu hanya menuntut kinerja dosen yang nakal dan tentu ini menutup demokrasi kampus kita, sedangkan kita diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum,” ucap Aktivis Mahasiswa. Zainul juga menyayangkan atas sikap Fakultas yang sangat cepat menyimpulkan atas keputusan tanpa menimbang kasus tersebut. Ia juga mengatakan kasus ini mengalami kejanggalan, Fakultas hanya mengundang orangtua dari mahasiswa yang bermasalah tanpa mengundang Gusti. Tentu ini deskriminasi bagi mahasiswa, ucapnya geram kepada Sukma. Dia tidak melihat keadilan kepada Gusti, saat ditanyai tim Sukma mengenai keluarganya dirumah saat menjenguk dan silahturahmi, Zainul mengungkapkan bahwa keluarga  Gusti sangat Welcome, katanya saat itu ibunya sudah membaik.

Zainul juga mengkhawartikan hal yang tak terduga bisa terjadi, “Mama Gusti memang sudah sehat tapi bila masih ada berita-berita yang tidak mengenakan kepada anaknya. Justru ini membuat keluarganya sangat terpukul, pihak Fakultas bisa apa bila terjadi sesuatu kepada keluarganya,” katanya. “Saya rasa hanya sentimen Dekan kepada mahasiswa saja. Tidak memiliki landasan kuat bahwa Gusti bersalah, buktinya tidak ada persidangan yang mengatakan Gusti bersalah. Tidak diadakan selama kasus ini berjalan. Bukti-bukti yang dikeluarkan hanya subjektivitas seorang Dekan tanpa ada klarifikasi dari Gusti, bagaimana untuk melawan diri? Ini tentu tidak adil kepada mahasiswa, aspirasinya dibungkam,” bebernya. Zainul pun tidak memberi kelonggaran atas penindasan terhadap Gusti yang dilakukan oleh pihak FTK, yang kini semena-mena memberlakukan mahasiswa tanpa prosedur yang berlaku dengan ketentuan Statuta Kemahasiswaan, sesuai SK Rektor dalam UU No. 366 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Antasari pada pasal 21 terkait Persidangan. Pasalnya, pihak FTK tidak melakukan persidangan tersebut. Dan akhirnya, kasus ini berjalan lamanya mulai Mei 2018 hingga bulan Februari saat ini.

Lalu Koordinator AMUBA menginisiasi untuk melayangkan surat audiensi, namun tanggal tersebut tidak menuai pertemuan. Tanggal 1 Februari, Zainul mendapat surat balasan resmi dari Fakultas mengenai (Jawaban Surat Audiensi) yang tertulis untuk diundang pada tanggal 4 Januari di ruang rapat FTK Lantai 1, Pukul 10.00 WITA.

Dalam perdebatan panjang, diskusi antar pihak mahasiswa (AMUBA), Dekanat dan Rektorat (Diwakili oleh Nida Mufida Warek III) pun belum menemukan hasil titik terang. Kesalahan yang dilakukan pihak FTK, diakui. Begitu pula, Gusti mengaikui kesalahannya. Pihak FTK meminta waktu untuk mendiskusikan dalam rapat pimpinan (Internal), keputusannya satu minggu ke depan. Dan para media dimintanya untuk tidak mengakat berita yang panas, ini dalam masa Cooling Down kedua belah pihak. (Harang/LPM-Sukma).