Jumat, 30 Maret 2018

UIN ANTASARI RAIH PREDIKAT BEBAS KORUPSI

Foto usai penandatangan MoU antara KPK dan UIN Antasari, bersama para ulama Kalimantan Selatan


UIN Antasari bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para ulama Kalimantan Selatan, bersepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Pada rapat koordinasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Auditorium Mastur Jahri, Selasa (27/3).

Penandatangan kesepakatan ini merupakan upaya bersama untuk memberantas dan mencegah pertumbuhan korupsi, khususnya yang ada di daerah-daerah. Adapun nota kesepahaman yang dibuat kedua belah pihak antara KPK dan UIN Antasari untuk pengawasan proyek-proyek besar yang ada di kampus. KPK membantu sepenuhnya dalam pembelajaran, penelitian, pencegahan dan pendampingan dari proyek-proyek yang dilaksanakan kampus agar tidak ada kebocoran dana (korupsi).

Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari ini diikuti oleh kurang lebih 70 peserta yang  berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia. Berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Republik Indonesia.

Mujiburrahman selaku Rektor UIN Antasari mengungkapkan rasa syukur atas terpilihnya kampus yang kini di bawah komandonya sebagai tuan rumah penyelenggara WBK dan WBBM. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UIN Antasari yang telah memiliki predikat WBK dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia dan KPK. Sejak saat peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang digelar KPK di Jakarta, akhir tahun lalu.

Rektor UIN Antasari berharap dengan dinobatkannya Kampus Hijau sebagai WBK, akan mendorong semua pihak yang hadir pada saat itu. Untuk bekerja keras, memperbaiki integritas dan kejujuran dalam melaksanakan amanah. “Ini bukan hanya untuk para pejabat, tetapi dosen, mahasiswa, dan semua orang juga harus bertanggung jawab,” Ujarnya menegaskan.

Selain itu, tanggapan juga datang dari salah satu peserta yang berasal dari IAIN Purwokerto, Jawa Tengah. Syaifuddin mengutarakan bahwa betapa sangat penting acara ini untuk setiap perguruan tinggi agar dapat memahami posisinya dalam membangun zona integritas. “Zona integritas tidak akan terwujud dengan baik apabila kekuasaan politik tidak dibatasi di dalam setiap kementerian, lembaga dan organisasi.” Ujarnya pada tim Sukma.

Karena menurut Syaifuddin, kekuatan politik sudah sangat menggerogoti dan mengintervensi kekuasaan birokrasi. “Dan birokrasi harus mandiri (baca. Independensi). Harus ada pembagian yang jelas antara kekuatan politik dan birokrasi”. Tutupnya.


Rep/Foto: Nunu & Bolang

Editor: Ades

Jejak Redaksi

Labels